Bolehkah Kembalian Belanja Diganti Permen?
Bank Indonesia menyebut permen bukan alat tukar dan konsumen berhak menolak. UU Mata Uang mengancam kurungan setahun. Ini aturan dan caranya.
Menurut Bank Indonesia dan UU Mata Uang, kembalian belanja tidak boleh diganti permen. Permen bukan alat tukar, sehingga konsumen berhak menolaknya [2]. UU mewajibkan rupiah dipakai dalam transaksi pembayaran, dan yang tidak menggunakannya diancam kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp200 juta [1]. Penentuan pelanggarannya menjadi ranah penegak hukum [3].
Belanja Rp9.800, bayar Rp10.000, lalu kasir menyodorkan permen. Praktik ini sudah lama dianggap lazim jika nominalnya kecil [6]. Tulisan ini tidak menghakimi pedagang; kami hanya menelusuri apa kata aturan dan apa yang bisa dilakukan konsumen.
Apa kata UU Mata Uang?
Dokumen resmi yang kami baca adalah versi konsolidasi UU Nomor 7 Tahun 2011 yang disusun Departemen Hukum Bank Indonesia (Maret 2023) [1]. Pasal-pasal pentingnya:
| Pasal | Isi (dari teks resmi) |
|---|---|
| Pasal 1 angka 2 | "Uang adalah alat pembayaran yang sah." |
| Pasal 21 ayat (1) | Rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran |
| Pasal 23 ayat (1) | Setiap orang dilarang menolak menerima Rupiah sebagai pembayaran, kecuali karena ada keraguan atas keaslian Rupiah |
| Pasal 33 ayat (1) | Yang tidak menggunakan Rupiah dalam transaksi pembayaran dipidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000 |
Sumber semua baris tabel: [1].
[Catatan Redaksi] Dokumen konsolidasi itu mencatat UU ini telah diubah oleh UU Nomor 4 Tahun 2023 dan dicabut sebagian oleh KUHP baru; yang tercatat dicabut adalah Pasal 36 ayat (1) sampai (4) [1]. Pada ketiga pasal di atas kami tidak menemukan penanda perubahan. Kami tidak memeriksa versi yang terbit sesudah Maret 2023.
Apa kata Bank Indonesia?
Pada Agustus 2023, Kepala Departemen Pengelolaan Uang BI Marlison Hakim menyatakan, "permen bukanlah alat tukar", dan konsumen berhak menolak karena kembaliannya harus uang [2]. Pada Maret 2023 ia merujuk Pasal 21 UU Mata Uang dan menyebut penentuan pelanggarannya menjadi ranah penegak hukum [3].
Bantahan atas alasan "tidak ada uang kecil" sudah lama ada. Pada 2016, Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali menyatakan pecahan Rp100 masih ada dan Rp50 tersedia di BI dengan jumlah cukup [4]. BI meminta swalayan dan toko modern memperoleh koin dari perbankan, dan membuka layanan kas keliling [4].
Kenapa praktik ini tetap terjadi?
Kami tidak menemukan penjelasan pedagang yang tercatat di sumber yang kami buka. Yang ada hanya sudut pandang BI: di kota besar, uang logam dipandang bernilai kecil dan sering tidak dianggap alat tukar, sedangkan di daerah pinggiran "Rp 500 sangat berarti, Rp 100 berarti" [2]. Kebiasaan kecil seperti ini memang hidup dari pemakluman, mirip kebiasaan mencatat amplop kondangan atau uang panai dalam adat Bugis: aturan tak tertulis yang berjalan karena semua orang sudah terbiasa.
Apa yang bisa dilakukan konsumen?
Menurut BI, konsumen berhak menolak kembalian berupa permen dan meminta uang [2]. Pada 2015, Kepala Perwakilan BI Gorontalo menyatakan masyarakat berhak melapor ke polisi, dan kepolisian akan berkoordinasi dengan BI [5]. Hukumonline menyimpulkan penukaran kembalian dengan permen tidak diperbolehkan baik menurut UU Mata Uang maupun UU Perlindungan Konsumen; namun UU Perlindungan Konsumen tidak mengaturnya secara eksplisit [6].
Penting dicatat: kami tidak menemukan putusan pengadilan atas kasus kembalian permen dalam sumber yang kami buka. Ancaman pidana ada di undang-undang, tetapi bagaimana penegak hukum menerapkannya tidak kami telusuri.
Renungan Arkeologi Keseharian
Dua butir permen terasa sepele, dan memang kerugiannya kecil. Tapi aturan soal uang sering lahir dari hal sepele yang terulang jutaan kali. Menolak dengan sopan dan meminta uang kembalian bukan soal pelit; itu cara kecil menjaga agar rupiah tetap dipakai sebagai alat tukar.
Sumber
- Departemen Hukum Bank Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Konsolidasi, sebagaimana telah diubah dengan UU 4/2023, dicabut sebagian oleh UU 1/2023)", Maret 2023. https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/profil/uu-bi/UndangUndang%20BI/Konsolidasi-UU-No.7-Tahun-2011-Mata%20Uang.pdf
- Shafira Cendra Arini, "BI Soroti Kembalian Diganti Permen, Uang Logam Dianggap Makin Tak Bernilai", detikFinance, 18 Agustus 2023. https://finance.detik.com/moneter/d-6883063/bi-soroti-kembalian-diganti-permen-uang-logam-dianggap-makin-tak-bernilai
- Sylke Febrina Laucereno, "Masih Mau Kembalian Belanja Diganti Pakai Permen?", detikFinance, 19 Maret 2023. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6626701/masih-mau-kembalian-belanja-diganti-pakai-permen
- ANTARA Bali, "BI Imbau Swalayan Ganti Permen dengan Koin", 29 Agustus 2016. https://bali.antaranews.com/berita/95100/bi-imbau-swalayan-ganti-permen-dengan-koin
- ANT, "Gunakan Permen sebagai Kembalian Bisa Terjerat Pidana UU Mata Uang", Hukumonline, 29 Juni 2015. https://www.hukumonline.com/berita/a/gunakan-permen-sebagai-kembalian-bisa-terjerat-pidana-uu-mata-uang-lt55913460dfc3e/
- Nafiatul Munawaroh, "Hukumnya Mengganti Uang Kembalian dengan Permen", Hukumonline Klinik, diperbarui 30 September 2022. https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-mengganti-uang-kembalian-dengan-permen-lt53b1619d2e181
Redaksi Anekdot
Cerita dari rumah sendiri: menelusuri asal-usul budaya, kebiasaan, dan sejarah yang membentuk kita sehari-hari. Bagian dari a.be.ce.
Cerita di balik kebiasaan kita, langsung ke emailmu.
Gratis. Setiap esai baru Anekdot dikirim ke kotak masukmu, lengkap dengan sumbernya.
Menemukan kekeliruan? Kirim ke [email protected]. Baca Pedoman Editorial.