Priyayi Baru Bernama Sarjana: Mengapa Politisi dan Masyarakat Kita Haus Menumpuk Gelar di Baliho?

Oleh Redaksi Anekdot | Rubrik: Asal-Usul & Arkeologi Keseharian

“Di negeri ini, orang bisa memaafkan politisi yang korupsi atau ingkar janji. Namun, masyarakat sulit memaafkan seorang calon pemimpin yang tidak punya selembar pun singkatan gelar di depan atau belakang namanya.”

Pernahkah Anda berdiri di perempatan jalan kota atau jalanan lintas kabupaten, lalu menatap baliho pemilihan umum yang berderet di tiang-tiang lampu?

Jika diperhatikan dengan saksama, ada pemandangan khas Indonesia yang nyaris mustahil Anda temukan di negara-negara demokrasi mapan lainnya. Nama asli sang calon pejabat barangkali hanya terdiri dari satu atau dua suku kata pendek. Namun, deretan huruf yang mengapit nama itu membentang panjang seperti gerbong kereta api barang: Drs. H. Fulan bin Fulan, S.T., S.H., M.Si., M.M., M.H., Ph.D.

Tujuh singkatan, lima bidang keilmuan yang saling bertolak belakang, dan seluruhnya dipamerkan dalam ukuran huruf tebal di ruang publik.

Bagi sebagian besar dari kita, pemandangan itu sering memicu tawa getir atau sindiran ringan di linimasa media sosial. Kita sering menganggapnya sekadar wujud narsisme pribadi caleg, atau bentuk kelucuan politik lokal yang norak.

Namun, dalam kacamata arkeologi sosial, fenomena ini sama sekali bukan sekadar lelucon narsisme. Fenomena ini adalah gejala klinis dari sebuah luka sejarah peradaban. Ada rasa cemas yang teramat dalam di bawah sadar masyarakat kita: ketakutan bahwa tanpa stempel huruf-huruf itu, seseorang akan dianggap “telanjang”, tidak berharga, dan tidak memiliki hak moral untuk memimpin.

Mengapa masyarakat Indonesia begitu menggila gelar akademik? Mengapa selembar ijazah di republik ini tidak pernah sekadar dimaknai sebagai bukti kompetensi kerja, melainkan jubah sakti kasta sosial?

Jawabannya tersimpan seratus tahun lalu di sudut jalan Batavia.

1. Batavia 1900: Politik Etis dan Proyek Pegawai Murahan

Untuk memahami kegilaan kita hari ini, kita harus memutar waktu kembali ke awal abad kedua puluh, tepatnya ketika Ratu Wilhelmina dari Kerajaan Belanda memaklumkan kebijakan Ethische Politiek (Politik Etis).

Saat itu, pemerintah kolonial Hindia Belanda sedang menghadapi masalah anggaran yang serius. Wilayah koloni mereka semakin luas, perkebunan swasta menjamur, dan birokrasi pemerintahan kian membengkak. Membawa dokter, ahli teknik, dan birokrat kulit putih dari Amsterdam atau Rotterdam memakan biaya yang sangat mahal. Mereka menuntut gaji tinggi, tunjangan tropis, serta fasilitas mewah.

Belanda butuh tenaga kerja terdidik yang murah, patuh, dan tahan terhadap iklim tropis.

Maka, dibukalah pintu-pintu sekolah modern bagi anak-anak bumiputera: STOVIA (School tot Opleiding van Inlandsche Artsen) untuk mencetak tenaga medis perantara, dan OSVIA (Opleidingsschool Voor Inlandsche Ambtenaren) untuk mencetak pamong praja rendahan.

Bagi pemerintah kolonial di Den Haag, pendirian sekolah-sekolah ini murni kalkulasi efisiensi bisnis korporasi negara. Para lulusan dokter bumiputera ini mulanya bahkan tidak boleh menyandang gelar dokter setara orang Eropa; mereka hanya dijuluki Dokter Djawa dengan gaji kurang dari sepertiga dokter kulit putih.

Namun, bagi masyarakat pribumi yang selama ratusan tahun hidup tertindas di dasar piramida rasial, pembukaan sekolah berijazah modern ini adalah sebuah peristiwa kosmik.

2. Kelahiran 'Priyayi Baru' (Nieuwe Adel)

Sebelum sekolah modern kolonial hadir, struktur masyarakat Nusantara sangat kaku dan feodal.

Status sosial Anda ditentukan secara mutlak oleh garis sperma dan rahim ibu. Jika Anda terlahir sebagai anak petani di desa, maka seumur hidup Anda akan menjadi petani penggarap. Anda wajib tunduk pada hukum rodi (kerja paksa), membayar pajak tanah (cultuurstelsel), dan harus membungkukkan badan hingga mencium tanah ketika berpapasan dengan bangsawan lokal atau pejabat Belanda di jalan raya.

Satu-satunya kelompok yang menikmati privilese kehormatan adalah kaum ningrat tradisional: bangsawan keraton yang menyandang gelar Raden, Gusti, Tubagus, atau Andi.

Lalu, selembar ijazah kolonial datang dan membalik seluruh tatanan dunia itu.

Tiba-tiba, seorang anak jaksa rendahan dari pelosok Jawa atau Sumatera yang berhasil menembus seleksi STOVIA bisa mengenakan jas wol Eropa, memakai sepatu pantofel berkilau, memegang stetoskop, dan mengantongi ijazah bertuliskan aksara Latin.

Perubahan statusnya tidak main-main. Menurut sejarawan terkemuka Robert Van Niel dalam karyanya The Emergence of the Modern Indonesian Elite, kelompok lulusan sekolah barat ini melahirkan kasta sosial baru yang disebut Nieuwe Adel atau Priyayi Baru.

Di mata rakyat kebanyakan pada era seribu sembilan ratusan, ijazah Belanda bukan sekadar bukti bahwa Anda bisa mengobati cacar atau mengetik surat telegram.

Ijazah adalah surat pembebasan budak. Ijazah adalah mukjizat hukum yang mengangkat martabat manusia dari derajat inlander jelata menjadi manusia berderajat priyayi yang tidak bisa lagi diperlakukan semena-mena oleh serdadu kolonial.

Di sinilah benih psikologis itu pertama kali tertanam dalam DNA bangsa kita: bersekolah bukan untuk memperdalam ilmu atau memecahkan persoalan duniawi, melainkan untuk membeli status sosial agar tidak dihina orang lain.

3. Runtuhnya Keraton dan Mutasi Feodalisme Gelar

Ketika Proklamasi Kemerdekaan 1945 berkumandang, para pendiri bangsa yang progresif seperti Sutan Sjahrir dan Mohammad Hatta sejatinya bermimpi menghapus seluruh sistem feodalisme kuno. Gelar kebangsawanan feudal dipreteli di ruang publik. Keraton-keraton kehilangan kekuasaan politik riilnya, dan republik menetapkan prinsip kesetaraan warga negara di hadapan hukum (egalitarianisme).

Namun, ada sebuah paradoks kebudayaan yang luput diperhitungkan: sistem politiknya boleh berganti menjadi republik, tetapi jiwa dan dahaga feodalnya belum pernah sembuh.

Masyarakat Indonesia yang telah terbiasa selama berabad-abad hidup dalam hierarki kasta mendadak merasa gamang. Ketika gelar bangsawan berdarah biru (Raden, Kanjeng, Gusti) mulai dianggap ketinggalan zaman dan tidak lagi sakti di kantor pemerintahan, ruang kosong simbol gengsi itu harus segera diisi.

Siapa penggantinya? Gelar akademik kampus modern.

Maka dimulailah era peralihan:

• Panggilan "Ndoro Raden" bertransmutasi menjadi "Bapak Doktorandus (Drs.)" atau "Bapak Insinyur (Ir.)".
• Kartu nama pejabat birokrasi era Orde Baru menjadi ajang adu gengsi singkatan institusi pendidikan tinggi.
• Dalam undangan pernikahan, nama mempelai dan orang tua yang tidak mencantumkan gelar sarjana dianggap menurunkan martabat keluarga besar di mata para tamu undangan.

Feodalisme di Indonesia tidak pernah mati terkubur oleh revolusi kemerdekaan. Ia hanya berganti kostum. Dari jubah blangkon dan keris pusaka keraton, menjadi jubah toga hitam, kalung senat, dan ijazah laminasi berhologram emas.

4. Jebakan Kredensialisme: Memuja Kertas, Mengabaikan Nalar

Sosiolog asal Amerika Serikat, Randall Collins, dalam buku klasiknya yang legendaris, The Credential Society (1979), membedah fenomena berbahaya yang kini menggerogoti peradaban modern: Kredensialisme.

Kredensialisme adalah kondisi penyakit sosial di mana selembar sertifikat, diploma, atau gelar ijazah diperlakukan sebagai nilai intrinsik utama melebihi kemampuan riil, etos kerja, dan kapasitas berpikir kritis pemiliknya.

Ketika masyarakat terjebak dalam kredensialisme akut, terjadi apa yang disebut oleh para ekonom sebagai inflasi gelar (degree inflation).

• Dulu, lulusan SMA sudah cukup terhormat untuk memimpin jawatan kecamatan.
• Kemudian standarnya naik menjadi Sarjana (S-1).
• Ketika jumlah sarjana membludak namun mutu pendidikannya anjlok, masyarakat menuntut Magister (S-2).
• Hingga akhirnya, seorang politisi daerah merasa tidak lagi memiliki wibawa psikologis di hadapan konstituen jika namanya belum berhiaskan gelar Doktor (S-3) atau predikat Guru Besar (Profesor).

Karena gelar telah menjadi komoditas status yang mutlak diperlukan untuk berkuasa, maka hukum pasar berlaku: di mana ada permintaan yang putus asa, di situ pasar gelap akan mekar semerbak.

Inilah akar mata air mengapa skandal akademik di Indonesia tidak pernah berhenti bergulir dari tahun ke tahun:

1. Pabrik Ijazah & Kampus Ruko: Kampus-kampus tanpa tradisi riset yang menjual ijazah kilat cukup dengan membayar uang puluhan juta rupiah tanpa perlu hadir di ruang kuliah.
2. Industri Joki Skripsi & Tesis: Mahasiswa hingga pejabat publik yang menyewa jasa joki intelektual untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah demi memenuhi syarat formalitas kelulusan.
3. Obral Gelar Doktor Honoris Causa: Kampus-kampus negeri ternama yang dengan murah hati membagikan gelar kehormatan kepada para menteri, ketua umum partai, dan konglomerat penguasa demi mengamankan anggaran hibah, perlindungan politik, atau sekadar gengsi kelembagaan.
4. Skandal Plagiasi Massal: Guru besar dan dosen yang menjiplak karya mahasiswa demi mengejar angka kredit kumulatif (KUM) tunjangan kehormatan.

Bagi mereka yang mengejar singkatan huruf di baliho, substansi ilmu itu sama sekali tidak penting. Mereka tidak berniat melakukan riset laboratorium untuk menemukan obat malaria baru atau menulis teori ekonomi sirkular untuk memecahkan kemiskinan desa.

Yang mereka beli dan buru hanyalah deretan huruf singkatan untuk dicetak di poster kampanye.

5. Mengapa Pemilih Kita Masih Terbius?

Pertanyaan paling menggelitik adalah: jika publik hari ini sudah semakin terdidik dan melek internet, mengapa para politisi masih getol menaruh deretan gelar di baliho jalanan?

Jawabannya pahit: karena strategi itu terbukti masih manjur di bilik suara.

Kultur politik di sebagian besar wilayah Indonesia masih bercorak sangat paternalistik. Masyarakat kita masih memandang kepemimpinan bukan sebagai kontrak kerja manajerial yang profesional, melainkan sebagai figur pelindung moral (bapakisme).

Dalam alam pikir paternalistik, seorang pemimpin haruslah sosok yang “lebih tinggi segalanya” dibanding rakyat biasa: lebih kaya, lebih suci, dan tentu saja, lebih pintar.

Bagi seorang pemilih awam di pelosok desa yang setiap hari disibukkan oleh perjuangan mencari makan, deretan gelar S.T., S.H., M.Si. di samping foto caleg berpeci hitam menghadirkan ilusi wibawa instan. Ada asumsi naif di bawah sadar mereka:

“Orang ini gelarnya berderet, pasti otaknya pintar. Pasti dia mengerti cara mengurus hukum dan mengatur ekonomi kita.”

Politisi memahami kerapuhan psikologis ini dengan sangat cermat. Menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk turun ke akar rumput, mendengarkan aspirasi buruh tani, dan merumuskan rancangan undang-undang yang rumit membutuhkan kerja keras yang melelahkan.

Sebaliknya, menyewa joki atau membeli gelar master instan hanya butuh waktu beberapa bulan dan sejumput modal uang. Efek wibawa visualnya di baliho langsung terasa seketika.

6. Penutup: Menatap Cermin Kemerdekaan

Sebentar lagi kita akan memperingati delapan dekade Indonesia merdeka.

Namun, setiap kali musim pemilihan umum tiba dan ribuan baliho caleg kembali menutupi pepohonan kota dengan pameran gelar sarjana yang berjejalan, kita sesungguhnya sedang dipaksa menatap cermin sejarah yang buram.

Kita ternyata masih terjebak dalam mentalitas anak-anak Hindia Belanda di seratus tahun yang lalu: bangsa yang masih silau oleh jubah dan cap stempel luar, bukan oleh kejernihan isi kepala.

Kita memuja gelar doktor, tetapi membiarkan perpustakaan daerah sepi berdebu. Kita bangga memajang ijazah berbingkai ukir di ruang tamu, tetapi malas membaca satu buku pun dalam setahun. Kita memilih caleg yang bergelar sarjana hukum, lalu bungkam ketika kebijakan hukumnya justru menindas kaum yang lemah.

Kemerdekaan sejati sebuah bangsa tidak hanya diukur dari lenyapnya bendera penjajah di tiang istana. Kemerdekaan sejati dimulai ketika warganya berhenti menilai martabat sesama manusia dari selembar kertas ijazah.

Di bilik suara nanti, atau saat menilai orang di ruang kerja sehari-hari, ada satu pertanyaan sederhana yang layak kita ajukan pada nurani kita:

Apakah kita masih akan terus memilih mereka yang deretan gelarnya paling panjang, atau kita akhirnya punya keberanian untuk memilih mereka yang rekam jejak, nurani, dan gagasannya paling masuk akal?

*

Jakarta, Oktober 2026

Redaksi Anekdot Indonesia

Membongkar yang biasa, menemukan yang purba.

📖 Rekomendasi Arsip Esai Selanjutnya:

• Fenomena Antre Barang Mewah: Dari Tanjung Priok 1890 Sampai Mall — Perburuan simbol status sosial dan gengsi kelas sejak era Hindia Belanda.
• Bukan Salah Kopi Susumu: Mengapa Kakek Kita Dulu Bisa Punya Rumah, Kita Cuma Studio 21m? — Beban ekonomi nyata dan jebakan finansial yang dihadapi generasi muda hari ini.