Bukan Salah Kopi Susumu: Mengapa Kakek Kita Dulu Bisa Punya Rumah, tapi Kita Cuma Sanggup Studio 21 Meter?

Oleh Redaksi Anekdot | Rubrik: Isi Dompet

"Dulu bapak seumuran kamu, gaji pegawai biasa sudah bisa beli tanah tiga ratus meter di pinggir kota. Kalian anak muda sekarang boros, kebanyakan jajan kopi susu dan jalan-jalan."

Pernah mendengar kalimat itu di ruang tamu saat kumpul keluarga lebaran atau makan malam akhir pekan?

Bagi jutaan pekerja muda di Indonesia, kalimat itu bukan sekadar obrolan basa-basi. Itu adalah hantaman rasa bersalah yang terus berulang. Ada perasaan bahwa kegagalan kita memiliki rumah tapak berhalaman rumput hari ini adalah murni karena kelemahan moral generasi: kurang prihatin, gaya hidup hedonis, dan dompet yang bocor gara-gara segelas caffe latte tiga puluh lima ribu rupiah.

Namun, benarkah demikian?

Jika kita membongkar arsip ekonomi, membuka data Badan Pusat Statistik (BPS), dan menelusuri sejarah tata kota sejak era seribu sembilan ratus delapan puluhan, kita akan menemukan sebuah kesimpulan yang melegakan sekaligus menampar: kamu tidak gila, dan ini bukan salah kopimu. Matematika ekonominya yang memang sudah tidak waras.

1. Ilusi Kopi Susu: Matematika yang Tidak Pernah Masuk Akal

Mari kita mulai dengan mitos paling populer yang sering dijadikan kambing hitam: kebiasaan jajan kopi anak muda.

Katakanlah seorang pekerja muda di Jakarta menghabiskan tiga puluh lima ribu rupiah setiap hari kerja untuk segelas kopi susu kekinian. Dalam satu bulan (dua puluh hari kerja), total pengeluarannya adalah tujuh ratus ribu rupiah. Dalam satu tahun, totalnya mencapai delapan koma empat juta rupiah.

Jika uang kopi itu dihentikan total selama sepuluh tahun penuh tanpa absen satu hari pun, uang yang terkumpul adalah delapan puluh empat juta rupiah.

Sekarang, coba tengok harga rumah tapak di kawasan satelit Jakarta (Depok, Tangerang, atau Bekasi). Rumah tipe sederhana tiga puluh enam dengan luas tanah enam puluh meter hari ini dibanderol antara lima ratus juta hingga delapan ratus juta rupiah.

Dalam sepuluh tahun kamu berpuasa kopi, kenaikan harga tanah di kawasan itu sudah melompat lebih dari seratus lima puluh persen. Uang delapan puluh empat juta rupiah hasil prihatinmu bahkan tidak cukup untuk membayar uang muka (down payment) dan biaya administrasi akad kredit.

Menyalahkan kopi susu atas kegagalan membeli rumah adalah bentuk sesat pikir yang menyamakan persoalan struktural makroekonomi dengan perilaku konsumsi mikro.

2. Rasio PIR: Jurang Pemisah Zaman Kakek vs Zaman Sekarang

Di dunia ekonomi perumahan, ada indikator standar internasional yang disebut Price to Income Ratio (PIR), yaitu rasio perbandingan antara harga rata-rata rumah dengan rata-rata penghasilan tahunan masyarakat.

Menurut standar Bank Dunia dan PBB, sebuah kota dianggap memiliki pasar perumahan yang sehat dan terjangkau jika angka PIR berada di kisaran tiga sampai lima kali. Artinya, harga sebuah rumah idealnya setara dengan total gaji tiga hingga lima tahun seorang pekerja.

Mari kita bandingkan dua zaman:

Di era tahun seribu sembilan ratus delapan puluhan, kakek atau orang tua kita dengan gaji pegawai golongan menengah bisa melunasi tanah seluas tiga ratus meter persegi hanya dalam waktu beberapa tahun tabungan kerja.

Hari ini di kawasan penyangga ibu kota, seorang sarjana dengan gaji UMR harus mengorbankan seratus persen pendapatannya selama lima belas sampai dua puluh tahun tanpa makan dan tanpa minum hanya untuk menebus satu unit rumah tapak kecil.

Kesenjangan ini semakin brutal jika kita melihat laju pertumbuhannya:

• Kenaikan rata-rata harga tanah perumahan: 10% hingga 15% per tahun.
• Kenaikan rata-rata upah minimum (UMR): 2% hingga 4% per tahun.

Secara matematis, generasi hari ini sedang dipaksa berlari mengejar kereta cepat yang lajunya lima kali lipat lebih kencang daripada kecepatan lari kaki kita.

3. Titik Balik Sejarah: Ketika Tanah Berubah Jadi Saham

Mengapa jurang ini bisa terjadi? Apa yang sebenarnya berubah antara zaman kakek kita dan zaman kita sekarang?

Jawabannya terletak pada pergeseran fungsi tanah di mata negara dan perbankan.

A. Era Perumnas Awal (1974): Rumah Sebagai Hak Warga

Pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin bersama pemerintah pusat mendirikan Perum Perumnas dan meresmikan proyek perumahan nasional pertama di Depok.

Filosofi pembangunan saat itu jelas: papan adalah kebutuhan dasar manusia yang wajib dijamin negara. Negara membebaskan tanah skala besar, membiayai infrastrukturnya, dan menjual rumah inti sederhana dengan subsidi penuh kepada kaum pekerja berpenghasilan rendah dan menengah.

B. Akhir Era 1980-an: Ledakan Deregulasi & Komodifikasi Properti

Titik balik dramatis terjadi di akhir dekade delapan puluhan, tepatnya pasca deregulasi perbankan Paket Oktober 1988 (Pakto 88).

Pakto 88 memicu lahirnya ratusan bank swasta baru yang kebanjiran likuiditas dan mencari tempat memarkir modal. Di saat yang sama, pengembang swasta raksasa mulai diberi karpet merah untuk menguasai ribuan hektar lahan di pinggiran Jakarta, memicu lahirnya kota-kota mandiri swasta.

Sejak saat itulah, tanah di Indonesia mengalami mutasi fungsi:

• Tanah tidak lagi diposisikan sebagai ruang hidup untuk ditinggali keluarga.
• Tanah resmi bermutasi menjadi aset spekulasi investasi keuangan.

Para pemodal besar, spekulan tanah, dan kelas kaya perkotaan membeli kavling dan ruko bukan untuk ditempati, melainkan untuk ditimbun, dibiarkan kosong, dan dijual kembali beberapa tahun kemudian saat harganya berlipat ganda.

Ketika tanah berubah menjadi komoditas investasi modal, maka harganya tidak lagi ditentukan oleh daya beli pekerja lokal, melainkan oleh keliaran modal para investor.

4. Normalisasi Baru: Dari Rumah Pekarangan Menuju Sangkar Burung 21 Meter

Dampak dari perangkap struktural ini adalah lahirnya kompromi pahit bagi generasi muda: apartemen studio dua puluh satu meter persegi.

Generasi hari ini bekerja dengan tingkat jam lembur yang lebih tinggi, tekanan mental yang lebih berat, dan tuntutan keterampilan teknologi yang lebih kompleks daripada generasi sebelumnya. Namun, imbalan yang kita dapatkan adalah ruang hidup yang menyusut hingga seukuran kamar tidur kakek kita di kampung.

Ironisnya, masyarakat kita masih membebani anak muda dengan standar sosial era lama: kalau belum punya rumah tapak atas nama sendiri sebelum usia tiga puluh, dianggap belum sukses dan belum mapan.

Catatan Redaksi: Berdamai dengan Realitas

Jika hari ini kamu masih menyewa kamar kos di gang sempit, mengontrak rumah kecil di ujung stasiun komuter, atau mencicil unit studio yang sempit: berhentilah menghukum dirimu sendiri.

Ketiadaan rumah tapak di sertifikatmu hari ini bukanlah bukti bahwa kamu pemalas atau gagal mengelola keuangan. Itu adalah bukti bahwa kamu sedang bertahan hidup di tengah sistem tata kota dan pasar properti yang dirancang bukan untuk berpihak pada generasi pekerja.

Menikmati segelas kopi di sela lembur kerjamu tidak akan membuatmu miskin, sebagaimana berhenti meminumnya pun tidak akan otomatis membuatmu mampu membeli tanah tiga ratus meter.

Kadang, langkah pertama untuk sembuh dari rasa bersalah adalah menyadari: yang rusak bukan kerja keras kita, melainkan sistem di luar jendela sana.

Tertarik dengan bedah isu ekonomi keseharian dan arsip sejarah seperti ini? Berlangganan newsletter Anekdot gratis langsung ke emailmu setiap akhir pekan.

📖 Rekomendasi Arsip Esai Selanjutnya:

• Fenomena Antre Barang Mewah: Dari Tanjung Priok 1890 Sampai Mall — Apakah konsumsi barang mewah benar-benar gaya hidup baru, atau warisan kolonial 1890?
• Amplop Kondangan Dicatat: Membedah Tradisi Buwuh dan Arisan Sosial Jawa — Membongkar sistem proteksi ekonomi tradisional menghadapi krisis biaya hidup.