BYD Digeruduk dan Centeng Pabrik: Jejak Panjang Pajak Informal di Sabuk Industri Kita
Kabar pabrik BYD di Subang digeruduk ormas menyingkap praktik lama. Dari centeng tebu kolonial hingga jatah limbah pabrik, ini sejarah pungutan informal kita.
Kabar pabrik mobil listrik BYD di Subang berkali-kali didatangi kelompok ormas lokal menyingkap rahasia umum di kawasan industri Indonesia. Di atas kertas, korporasi global mengantongi izin negara. Di lapangan, kelancaran operasional sering kali bergantung pada kompromi dengan penguasa informal: mulai dari jatah proyek pengurukan, sekuriti, hingga monopoli limbah bernilai miliaran rupiah.
Apa yang terjadi di gerbang Subang?
Investasi pabrik perakitan mobil listrik BYD di kawasan Subang Smartpolitan nilainya mencapai belasan triliun rupiah. Pabrik ini ditargetkan menyerap ribuan tenaga kerja lokal dan menjadi etalase transisi energi pemerintah [1]. Namun pada awal November 2026, manajemen pabrik terpaksa meminta bantuan aparat keamanan dan kementerian terkait setelah proses konstruksi berulang kali tersendat akibat desakan sekelompok massa [1].
Tuntutannya terdengar akrab bagi siapa pun yang pernah membangun pabrik di Jawa Barat: pelibatan pengusaha lokal bentukan ormas dalam pekerjaan tanah, jatah jasa pengamanan, dan hak tunggal untuk menampung sisa material bangunan serta limbah industri [1].
Lini masa: Jejak centeng dan pajak informal pabrik kita
| Periode | Bentuk Kekuasaan Informal | Objek Penguasaan |
|---|---|---|
| Abad ke-19 (Kolonial) | Jawara & Centeng Pabrik Gula | Keamanan kebun tebu, pasokan kuli, pencegahan pembakaran lahan [2] |
| 1980–1997 (Orde Baru) | Organisasi Pemuda Pembina | Monopoli keamanan proyek konstruksi, terminal, dan pasar kargo [3] |
| 2001–2010-an (Otonomi Daerah) | Ormas Kedaerahan & Paguyuban | Pengelolaan limbah scrap industri, lahan parkir, dan rekrutmen buruh [3][4] |
| Hari Ini (2026) | Sindikat Jasa Pengamanan Lokal | Benturan proyek investasi teknologi tinggi (EV) vs penguasa teritori [1] |
Dari jago tebu kolonial ke sabuk industri modern
Sejarawan Sartono Kartodirdjo mencatat bahwa relasi antara industri besar dan penguasa fisik lokal sudah mengakar sejak zaman Tanam Paksa abad ke-19 [2]. Saat perkebunan tebu dan pabrik gula swasta menjamur di Jawa, aparat kepolisian kolonial tidak memiliki jumlah personel yang cukup untuk mengawasi ribuan hektare lahan. Pihak pabrik mengambil jalan pintas: menyewa jawara atau jagoan setempat sebagai centeng [2].
Centeng ini dibayar untuk menjaga aset pabrik dari amuk buruh tani dan ancaman pembakaran kebun tebu. Sang jawara mendapat legitimasi kekuasaan dan penghasilan tetap, sementara pabrik membeli rasa aman. Praktik ini melembagakan anggapan budaya bahwa kehadiran industri di suatu wilayah wajib membayar upeti proteksi kepada penguasa tanah setempat [2].
Desentralisasi dan perebutan kue limbah pabrik
Ketika Orde Baru berkuasa, kekuasaan informal ini sempat dikontrol rapi dari atas melalui organisasi kepemudaan semi-resmi [3]. Namun jatuhnya rezim Suharto yang disusul gelombang otonomi daerah pada 2001 memecah monopoli tersebut. Peneliti politik Ian Wilson menulis bahwa otonomi daerah melahirkan desentralisasi pemalakan terorganisir [3].
Kekuasaan turun ke tingkat kabupaten dan kecamatan. Di koridor industri Bekasi, Karawang, hingga Subang, lahir puluhan ormas yang membawa identitas kedaerahan atau keagamaan. Mereka tidak lagi hanya meminta uang rokok recehan di pos satpam, melainkan bertransformasi menjadi badan usaha berbadan hukum yang menuntut kontrak resmi [3].
Objek paling menggiurkan adalah limbah industri atau scrap. Satu pabrik perakitan mobil skala besar bisa menghasilkan sisa potongan pelat baja, kabel tembaga, drum kimia, dan karton kemasan senilai ratusan juta rupiah per bulan [4]. Menguasai pintu belakang pabrik tempat truk limbah keluar jauh lebih menguntungkan daripada menjadi buruh lini perakitan [4].
Harga mahal dari rasa aman yang semu
Kajian Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) dan LPEM FEB UI memperkirakan biaya transaksi informal dan pungutan liar di kawasan industri koridor Jawa Barat menyerap antara 1,5 hingga 2,8 persen dari total biaya operasional rutin perusahaan [4]. Angka ini tampak kecil di neraca, tetapi dampaknya fatal bagi kepastian hukum.
Kasus BYD di Subang menunjukkan paradoks abadi pembangunan kita. Pemerintah pusat terbang ke berbagai benua merayu modal asing triliunan rupiah dengan janji karpet merah dan kemudahan regulasi. Namun begitu modal itu mendarat di tanah lapang Jawa Barat, nasib mesin-mesin canggih abad ke-21 itu masih harus bernegosiasi dengan hukum centeng dari abad ke-19.
[Catatan Redaksi] Ulasan ini disusun dari liputan detikFinance dan media nasional (11 November 2026) mengenai situasi investasi pabrik BYD di Subang, studi historis Sartono Kartodirdjo (1984), kajian sosiologi politik Ian Wilson (2015), serta data biaya informal kawasan industri dari KPPOD. Foto sampul memperlihatkan pabrik di Subang pada era kolonial dari arsip Tropenmuseum.
Kajian lain mengenai dinamika uang dan relasi kerja di Indonesia dapat dibaca pada esai kami tentang beban biaya hidup pekerja dan kebijakan izin ruang usaha.
Sumber
- detikFinance (11 November 2026). BYD Minta Bantuan Pemerintah Usai Berkali-kali Digeruduk Ormas. detikcom
- Kartodirdjo, S. (1984). Ratu Adil: Gerakan Sosial di Jawa Abad XIX dan Awal Abad XX. Jakarta: Sinar Harapan. Halaman 45–62.
- Wilson, I. (2015). The Politics of Protection Rackets in Post-New Order Indonesia: Coercive Capital, Authority and Street Politics. London: Routledge. DOI
- KPPOD & LPEM FEB UI (2021). Biaya Transaksi Informal dan Iklim Investasi Manufaktur di Koridor Industri Jawa Barat. Laporan Penelitian Kebijakan Publik. Jakarta.
- Foto sampul: Koleksi Tropenmuseum, Fabriek te Soebang West-Java, TMnr 60031891, CC BY-SA 3.0. Wikimedia Commons
Redaksi Anekdot
Cerita dari rumah sendiri: menelusuri asal-usul budaya, kebiasaan, dan sejarah yang membentuk kita sehari-hari. Bagian dari a.be.ce.
Cerita di balik kebiasaan kita, langsung ke emailmu.
Gratis. Setiap esai baru Anekdot dikirim ke kotak masukmu, lengkap dengan sumbernya.
Menemukan kekeliruan? Kirim ke [email protected]. Baca Pedoman Editorial.