Aturan Jarak Minimarket ke Pasar: Angka Lima Ratus Meter Itu Milik Siapa?
Aturan nasional tidak menyebut angka jarak minimarket dari pasar. Kami membaca Permendag 23/2021 serta Perda Sleman dan Ternate: angkanya milik daerah.
Bayangkan seorang penjual sayur membuka lapaknya jam empat pagi. Di seberangnya, sebuah minimarket baru menyala terang. Orang-orang berbisik bahwa itu melanggar aturan: minimarket tidak boleh berdiri dalam lima ratus meter dari pasar. Kami mencari pasal yang dimaksud, dan menemukan sesuatu yang lain [1].
Pasal yang kami cari tidak ada angkanya
Kami mulai dari aturan nasional yang sekarang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang pusat perbelanjaan dan toko swalayan. Minimarket termasuk di dalamnya. Kami membaca pasal demi pasal, dan tidak menemukan satu pun angka meter [1].
Yang ada adalah sebuah pesan. Pasal 3 huruf c meminta penetapan zonasi mempertimbangkan jarak antara toko swalayan dan pasar rakyat atau toko eceran tradisional [1]. Jadi negara memang peduli pada jarak. Ia hanya tidak menyebut berapa.
Siapa yang menentukan angkanya?
Jawabannya ada di Pasal 5 ayat 1: jarak itu "ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat". Ayat 2 menambahkan bahwa pendirian toko wajib mematuhinya [1].
Ayat 3 menjelaskan kenapa angkanya bisa berbeda. Pemerintah daerah harus menimbang kepadatan penduduk, potensi ekonomi, arus lalu lintas, perkembangan permukiman baru, sampai pola hidup warga setempat [1]. Satu angka untuk seluruh Indonesia memang tidak masuk akal bagi pembuat aturan ini.
Aturan lama yang sudah pergi
Lalu dari mana asal bisikan lima ratus meter itu? Mungkin dari aturan yang lebih tua. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 memang menyinggung jarak, tetapi teksnya hanya menyebut hipermarket, bukan minimarket. Perpres itu sendiri sudah dicabut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021, tepatnya di Pasal 178 huruf c [2]. Aturan menteri sebelumnya, Permendag 70 Tahun 2013 dan perubahannya, ikut dicabut oleh Permendag 23 Tahun 2021 di Pasal 16 [1].
Angka itu ternyata milik daerah
Kami lalu membuka dua peraturan daerah untuk melihat seperti apa angka itu ditulis.
Di Kabupaten Sleman, Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 menetapkan bahwa minimarket waralaba dan minimarket cabang paling dekat seribu meter dari pasar rakyat [3]. Perda itu ditetapkan 8 Agustus 2019.
Di Kota Ternate, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 menulis angka lain. Minimarket harus berjarak paling dekat lima ratus meter dari pasar rakyat dan seratus meter dari toko eceran tradisional sejenis. Jarak antar minimarket pun diatur, paling dekat lima ratus meter [4].
Jadi lima ratus meter itu ada. Ia nyata, hanya bukan milik negara. Ia milik Ternate. Di tempat lain angkanya seribu meter, atau angka lain lagi.
[Catatan Redaksi] Kami hanya membaca dua peraturan daerah ini, dari ratusan daerah. Angka di Sleman berlaku untuk minimarket waralaba dan cabang; minimarket lokal diatur terpisah. Angka di Ternate terkait jalan kolektor atau arteri. Beberapa daerah juga menyerahkan angkanya ke peraturan bupati atau wali kota, jadi angka di kotamu perlu dicek langsung di peraturan daerahnya.
Cerita yang sering terlewat
Bisikan di depan minimarket itu setengah benar. Ada aturan jarak, ada pula pembelanya: pasar rakyat dan pedagang kecil yang dilindungi lewat zonasi. Tapi ia ditulis di kota dan kabupaten, oleh pemerintah yang paling dekat dengan pasar itu.
Kalau kamu ingin tahu aturan di kotamu, cari peraturan daerah tentang penataan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan di situs JDIH daerahmu. Ceritanya tentang pasar sendiri bisa dibaca di kenapa banyak pasar bernama Legi, Pon, Wage, atau Kliwon, dan cerita tentang aturan yang tampak sederhana tapi berlapis ada di kenapa pembalut kena PPN sementara beras tidak.
Sumber
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, Berita Negara 2021 No. 279, Pasal 1, 3, 5, dan 16. peraturan.go.id
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021, Pasal 178 huruf c. JDIH BPK
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, Pasal 17 dan 18. JDIH BPK
- Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, Pasal 10 dan 11. JDIH BPK
Redaksi Anekdot
Cerita dari rumah sendiri: menelusuri asal-usul budaya, kebiasaan, dan sejarah yang membentuk kita sehari-hari. Bagian dari a.be.ce.
Cerita di balik kebiasaan kita, langsung ke emailmu.
Gratis. Setiap esai baru Anekdot dikirim ke kotak masukmu, lengkap dengan sumbernya.
Menemukan kekeliruan? Kirim ke [email protected]. Baca Pedoman Editorial.