Kalau Mantan Presiden Saja Khawatir, Apalagi Warga yang Gaji UMR?

Siang tadi, notifikasi ponsel mendadak ramai oleh kabar dari Cikeas. Pak SBY, presiden dua periode yang belakangan lebih sering terlihat tenang melukis dan mendampingi klub bola voli LavAni, tiba-tiba mencuitkan keresahan panjang di akun media sosialnya.

Beliau menulis dengan nada getir: “Kok jadi begini negara kita. Kok begini liar politik kita. Sepertinya untuk mendapatkan kekuasaan cara apapun dibenarkan... Saya khawatir kalau akhirnya rakyat merasa takut dan tidak tenteram hidup di negaranya sendiri.”

Cuitan itu meluncur di tengah memanasnya kabar intrik politik dan dugaan penyadapan di lingkaran kekuasaan. Hingga malam tiba, kegaduhan tersebut masih merajai linimasa dan layar televisi. Para pengamat politik mulai sibuk membedah siapa menyikut siapa, faksi mana sedang saling intrik, dan bagaimana peta kekuasaan sedang diguncang.

Namun di luar studio berpendingin udara itu, malam di perkampungan dan sudut kota berjalan seperti biasa. Di warung-warung tenda pinggir jalan dan teras rumah, orang-orang baru saja duduk meluruskan kaki setelah seharian memeras keringat. Ada yang sedang menyeruput kopi saset, ada yang sibuk memeriksa nota belanja dapur, dan ada yang melamun menatap layar ponselnya yang redup.

Melihat kontras itu, muncul pertanyaan yang menggelitik akal sehat: jika seorang jenderal purnawirawan bintang empat, mantan kepala negara sepuluh tahun yang punya pengawalan melekat saja bisa merasa tidak tenteram, lantas bagaimana dengan warga kebanyakan yang gajinya mepet upah minimum? Berapa tingkat kecemasan yang semestinya mereka tanggung?

Sejarah politik negeri ini kerap memperlihatkan pola yang berulang. Bagi para pembesar di lantai atas, risiko terburuk dari sebuah perselisihan politik biasanya hanya kehilangan jabatan atau berpindah gerbong koalisi. Pensiun mereka tetap terjamin, dapur mereka tetap aman, dan aset keluarga mereka cukup untuk menghidupi sampai beberapa generasi ke depan.

Bagi warga biasa, ceritanya sama sekali berbeda. Ketika para pembuat kebijakan mulai kehilangan fokus karena sibuk saling sikut, rembesan dampaknya langsung terasa di meja makan rakyat. Tiba-tiba harga beras merangkak naik, subsidi diperketat, lapangan kerja makin sulit didapat, dan wacana pungutan baru mulai bermunculan.

Para elit yang berselisih di ruangan berkarpet tebal, tapi orang-orang di warung kopi yang harus menelan getahnya.

Di tingkat bawah, kekhawatiran masyarakat sesungguhnya jauh lebih purba daripada urusan penyadapan telepon. Ponsel warga biasa kalaupun disadap badan intelijen, paling hanya berisi pesan pengingat jatuh tempo cicilan, tawaran pinjaman daring tanpa agunan, atau pesan keluarga yang menanyakan stok galon air di rumah. Tidak ada rahasia negara di sana, selain siasat bagaimana caranya agar uang belanja tidak habis sebelum akhir bulan.

Mungkin itu sebabnya teras rumah dan warung kopi di malam hari selalu menjadi tempat terbaik untuk menyaring berita politik. Dari jarak yang bersahaja ini, kepanikan para elit tampak sebagai drama yang jauh dan absurd. Warga sadar bahwa kekuasaan selalu datang silih berganti dengan segala kegaduhannya, namun besok subuh tukang sayur keliling tetap harus kulakan, dan para pekerja tetap harus menyalakan mesin motornya.

Pak SBY barangkali tidak keliru ketika mencemaskan liarnya politik di atas sana. Namun bagi orang-orang yang duduk melepas lelah malam ini, ada urusan yang jauh lebih nyata untuk dipikirkan ketimbang memusingkan siapa menyadap siapa: memastikan besok pagi masih punya cukup tenaga untuk mencari rezeki.