Dapur Indonesia 2007 ke 2021: Elpiji Naik dari 11 ke 83 Persen, Minyak Tanah Bertahan di Maluku dan Papua

Gas/elpiji di dapur Indonesia naik dari 10,57% (2007) ke 83,36% (2021). Di Maluku, dua dari tiga rumah tangga masih memasak dengan minyak tanah.

Takardata · 3 menit baca
Bagikan
Grafik batang rumah tangga yang memasak dengan minyak tanah, 2021: Maluku, Papua Barat, Maluku Utara
Rumah tangga yang memasak dengan minyak tanah, 2021. Data: BPS, Susenas. Grafik: takardata.

Pada 2007, hanya 10,57 persen rumah tangga Indonesia memasak dengan gas atau elpiji. Pada 2021, angkanya 83,36 persen. Namun di Maluku, Papua Barat, dan Maluku Utara, lebih dari separuh rumah tangga masih memasak dengan minyak tanah pada 2021. Semua angka ini dari Susenas BPS [1].

Bagaimana dapur Indonesia berubah dari 2007 ke 2021?

BPS mencatat bahan bakar utama yang dipakai rumah tangga untuk memasak. Kategori gas/elpiji mencakup elpiji 3 kg, 5,5 kg, 12 kg, serta gas kota dan biogas [1].

Bahan bakar utama20072021
Gas/elpiji10,57%83,36%
Minyak tanah36,57%2,78%
Kayu49,38%11,76%
Listrik1,86%0,76%

Tahun 2007 adalah tahun program konversi dimulai. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 mengatur penggantian minyak tanah dengan elpiji tabung 3 kg, dimulai dengan pembagian gratis tabung dan kompor. Pasal 3 ayat (2) menyebut penyalurannya dilaksanakan bertahap pada daerah tertentu [2].

Di mana minyak tanah masih banyak dipakai?

Pada 2021, lima provinsi dengan persentase rumah tangga pengguna minyak tanah tertinggi adalah [1]:

ProvinsiMinyak tanah 2021Gas/elpiji 2021Kayu 2021
Maluku66,56%1,76%30,20%
Papua Barat65,88%5,21%27,34%
Maluku Utara51,58%1,48%45,03%
Papua32,47%1,92%64,67%
Nusa Tenggara Timur28,40%1,41%69,28%

Di kelima provinsi ini, gas dan elpiji dipakai kurang dari 6 persen rumah tangga. Di Papua dan Nusa Tenggara Timur, kayu menjadi bahan bakar utama bagi sekitar dua dari tiga rumah tangga [1].

Bagaimana dengan Jawa?

Di Jawa, perpindahannya hampir menyeluruh. Di Jawa Barat, rumah tangga pengguna minyak tanah turun dari 48,74 persen pada 2007 menjadi 0,16 persen pada 2021. Pengguna gas/elpiji naik dari 11,56 persen menjadi 89,39 persen [1].

ProvinsiMinyak tanah 2007Minyak tanah 2021Gas/elpiji 2021
DKI Jakarta57,90%1,12% (2020)*92,15%
Banten45,46%0,13%88,12%
Jawa Barat48,74%0,16%89,39%
Jawa Tengah26,25%0,05%85,82%
DI Yogyakarta23,25%0,11%76,65%
Jawa Timur34,08%0,16%83,98%

*Sel minyak tanah DKI Jakarta untuk 2021 kosong di tabel BPS, jadi kami menampilkan angka 2020.

Seberapa besar elpiji bersubsidi sekarang?

Perpindahan dapur ini juga terlihat di anggaran. Menurut Ditjen Migas Kementerian ESDM, subsidi elpiji tabung 3 kg dalam APBN 2023 mencapai Rp117,85 triliun. Volume elpiji bersubsidi yang disalurkan naik dari 7,46 juta metrik ton pada 2021 menjadi 7,80 juta metrik ton pada 2022, dan kuota 2023 ditetapkan 8 juta metrik ton [3].

Sejak 1 Januari 2024, hanya konsumen yang sudah terdata yang boleh membeli tabung 3 kg. Sasarannya rumah tangga dan usaha mikro yang memasak dengan tabung ini, serta nelayan dan petani sasaran [4]. Jadi tabung yang dulu dibagikan gratis kini dibeli dengan data diri.

Angka-angka anggaran ini tidak bisa langsung dibandingkan dengan persentase rumah tangga di atas. Yang satu mengukur berapa banyak gas yang disalurkan, yang lain mengukur dapur mana yang memakainya sebagai bahan bakar utama.

Apa batas data ini?

Angka ini menunjukkan bahan bakar utama, bukan satu-satunya bahan bakar. Rumah tangga yang memakai elpiji bisa saja sesekali memasak dengan kayu. Tabel ini juga tidak memisahkan elpiji 3 kg dari ukuran lain. Tabel yang kami pakai berhenti di 2021. Kami tidak menyimpulkan penyebab perbedaan antarprovinsi. Perpres hanya menyebut penyaluran dilakukan bertahap, daerah demi daerah [2].

Cerita tentang tulisan di badan tabung melon ada di esai Anekdot tentang tabung melon. Data takardata sebelumnya: upah minimum 2026 dibanding kebutuhan hidup layak.

Sumber

  1. Badan Pusat Statistik. "Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Bahan Bakar Utama untuk Memasak Tahun 2001, 2007-2021", diolah dari Susenas. bps.go.id
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kilogram, Pasal 3 dan 4. JDIH Kementerian ESDM (PDF)
  3. Ditjen Migas Kementerian ESDM (9 Mei 2023). "Subsidi LPG 3 Kg Tepat Sasaran Bermanfaat Bagi Masyarakat Miskin". migas.esdm.go.id
  4. Sekretariat Kabinet (25 Agustus 2023). "Gov't Urges Subsidized 3-kg LPG Consumers to Sign Up for Well-targeted Distribution". setkab.go.id
Takardata
Tentang Penulis

Takardata

Unit data a.be.ce. Menakar angka resmi Indonesia dengan takaran yang pas dan ukuran yang bisa dibayangkan. Setiap angka punya cerita.

Newsletter Anekdot

Cerita di balik kebiasaan kita, langsung ke emailmu.

Gratis. Setiap esai baru Anekdot dikirim ke kotak masukmu, lengkap dengan sumbernya.

Hampir selesai! Cek email kamu dan klik tautan konfirmasi.

Maaf, ada yang gagal. Coba lagi sebentar.

Menemukan kekeliruan? Kirim ke [email protected]. Baca Pedoman Editorial.

Baca juga